Pilkada Jakarta dan Problematikanya

 

Jakarta memasuki usianya yang ke 480 pada tahun ini, beragam masalah masih terus membelit Jakarta pada usianya yang semakin renta. Mulai dari kemiskinan masyarakatnya yang makin meradang, transportasi kota yang tak kunjung ramah pada warganya, sampai pelayanan birokrasi yang tak juga berpihak pada rakyatnya. Masalah-masalah mendasar yang seharusnya tak lagi menjangkiti ibu kota sebuah negara di alaf modern ini. 

Tepat pada usianya yang ke 480, Jakarta akan melangsungkan pemilihan gubernurnya yang akan berkuasa selama lima tahun kedepan. Pemilihan gubernur secara langsung yang pertama sepanjang sejarah kota ini. Saya sendiri tak begitu yakin apakah pemilihan kepala daerah kali ini merupakan sebuah hadiah atau bencana bagi kota yang sedang merayakan Milad nya ini.

Sejak permulaan prosesnya, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang pertama di kota ini telah meruapkan aroma yang tak sedap, memuakkan bahkan menjijikkan.

Di awal-awal sekali, warga Jakarta sudah disuguhi dengan perilaku ganjil para politisi, mulai dari yang memalukan, memuakkan sampai menjijikkan. Para Politisi yang terlibat dalam proses ini mempertontonkan pada kita, bahwa integritas buat mereka cuma sekadar mimpi, kredibilitas moral hanya angan-angan, dan etika politik hanya sekedar bacaan di kala senggang, bukan untuk dihayati apalagi untuk dipraktekkan ( Baca : Dagelan Pilkada Jakarta) 

Politik Uang dan Kisruh Daftar Pemilih 

Setelah Komisi Pemilihan Umum DKI menetapkan dua kandidat yang akan bersaing pada Pilkada ini, masalah bukannya berkurang,  justru bertambah-tambah dengan beragam pola dan cerita tak sedap di belakangnya. Politik uang yang santer dibicarakan dalam proses pencalonan , perlahan mulai terkuak, pihak yang gagal bersaing dalam proses pencalonannya mengungkapkan bahwa mereka diharuskan menyetor uang pada partai-partai yang berjanji akan mengusung mereka. 

Djasri Marin yang  awalnya sering disebut-sebut akan mendampingi Fauzi Bowo sebagai Wakil Gubenur menjadi  orang pertama yang bernyanyi tentang fenomena yang menjijikkan ini, Djasri mengaku bahwa dia diperas oleh “dua partai besar”, Dia diharuskan menyetor duit sebesar  3 Milyar untuk memuluskan pencalonannya, namun dia urung menjadi calon dan sekarang duitnya tak jelas lagi rimbanya. 

Sarwono Kusumaatmaja, yang gagal dalam pencalonannya juga menduga bahwa kegagalannya maju dalam Pilkada disebabkan karena  tak bersedia menyetor uang pada partai-partai yang berjanji mendukungnya. Slamet Kirbiantoro, seorang purnawirawan jenderal yang sempat digadang-gadang sebagai calon Wagub yang akan mendampingi Foke juga mengaku telah menyetorkan sejumlah dana ke partai politik untuk melicinkan jalannya. Tapi nasibnya sama seperti Djasri Marin, duit sudah terlanjur lenyap, namun dia urung dicalonkan.

Yang paling anyar adalah pengakuan mantan sekretaris tim sukses Rano Karno, bahwa “Si Doel” akhirnya mundur dari pencalonannya sebagai calon wakil gubernur karena disuap  Fauzi Bowo sebesar 3 Milyar, bahkan Gugus Joko, mantan sekretaris tim sukses Rano, mengaku pernah melihat Fauzi Bowo beserta Ibunya bertandang ke rumah Rano. Rano Karno sendiri ketika dikonfirmasi tak mengakui tudingan Gugus Joko. Namun iklan kampanye Foke di Televisi yang dibintangi oleh Keluarga si Doel memperkuat dugaan adanya sesuatu yang tak sedap di balik mundurnya Rano dari proses pencalonan. 

Banyaknya warga Jakarta yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap juga mengemuka dan menjadi headline berbagai media sampai saat ini, tentunya masalah ini memicu ketidakpuasan pada kubu PKS dan jika tak diselesaikan secara menyeluruh, pada akhirnya akan berpotensi mendelegitimasi gubenur yang terpilih kelak.  

Hasil audit  LP3ES dan The National Democratic Institute menemukan masih ada sekitar 22,2% warga kota ini yang belum terdaftar sebagai pemilih, artinya sekitar 1 juta orang masyarakat Jakarta akan terampas hak suaranya dalam Pilkada mendatang. Menurut daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPUD DKI, warga Jakarta yang berhak memilih Gubernur pada 8 Agustus mendatang berjumlah sekitar 5,7 Juta orang.

Daftar pemilih yang tak transparan dan potensi munculnya ”pemilih gelap” memicu terjadinya beberapa insiden di sejumlah sekretariat KPU kelurahan,  Insiden ini melibatkan kader PKS dan anggota KPUD. Kader PKS kerap dituding mencuri daftar pemilih oleh KPUD, sementara kader PKS balik menuduh KPUD  bertindak tak netral dan memihak pada kubu Foke. 

Pekan lalu, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPUD DKI Jakarta, Muhammad Taufik hadirdalam salah satu acara talk show di salah satu televisi ibu kota, pada acara itu ia diberondong dengan berbagai pertanyaan via telepon yang menggugat kenapa KPUD tidak pernah menghiraukan  pengaduan warga DKI yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih.

Taufik, menjawab pertanyaan yang dilontarkan para pemirsa tersebut dengan pernyataan-pernyataan yang tak tegas dan terkesan banci. Muhammad Taufik berkali-kali menjadikan Undang-Undang sebagai tameng dari tindakan KPUD DKI dalam proses Pilkada ini. Terus terang saya  muak dan hampir muntah melihat penampilan dan mendengar jawabannya dalam acara talk show itu. 

Sikap dan pernyataan maju mundur PKS, terhadap jadi tidaknya mereka memajukan Adang-Dani sebagai reaksi untuk menanggapi berbagai kecurangan dalam proses Pilkada ini makin membuat Perhelatan Politik Jakarta ini menjadi tak menarik dan membosankan, buat saya ini mencermikan ketidakdewasaan dan ketidakberanian PKS dalam mengambil keputusan-keputusan politik strategis.

Dan itentunya semakin mengokohkan PKS ke dalam jajaran-jajaran partai-partai busuk di negeri ini. Semua partai di Indonesia sudah membusuk, tanpa ada pengecualian.

Perang Kecap, Dejavu, Chicken dan Amnesia

Perang spanduk dan kampanye sebelum masa kampanye resmi berlangsung membuat kota ini bertambah berantakan, kumuh dan semrawut. Hampir disetiap sudut jalan, terdapat spanduk dan poster dua kandidat yang bersaing menjajakan dirinya.

Sayangnya yang ada dalam poster dan spanduk itu adalah kalimat tipikal janji-janji politisi menjelang pemilihan umum. Semua mengaku akan membawa Jakarta lebih baik, semua berjanji jika bersama mereka warga Jakarta pasti bisa memecahkan masalahnya.

Saya jadi teringat pada kampanye presiden 3 tahun yang lalu di mana SBY-Kalla selalu mendengungkan kalimat “bersama kita bisa”, entah maksudnya bisa apa?? Yang jelas saat ini Indonesia tak juga beranjak dari berbagai masalahnya, mungkin maksud SBY-Kalla adalah bersama mereka kita bisa menderita. Hehehhe.

Poster dan Spanduk dari Adang dan Foke seperti “dejavu” buat saya, dan saya yakin semua janji-janji mereka akan mereka lupakan sesaat setelah mereka merasakan empuknya kursi DKI 1. 

Sayangnya mereka cuma berani beradu kata dalam spanduk dan berjualan kecap dalam poster saja, sedangkan ketika ditantang untuk menyampaikan ide-ide dan pikiran mereka dalam sebuah forum diskusi resmi yang dihadiri warga Jakarta, kedua kandidat ini ternyata seperti ayam yang kehilangan taji, atau dalam istilah anak nongkrong kedua kandidat ini sama-sama “chicken” alias “coward”.  

Hal ini terbukti ketika Yayasan Pelangi Indonesia, sebuah lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam isu-isu lingkungan, mengundang kedua kandidat ini untuk berdialog dalam sebuah diskusi publik untuk mendiskusikan salah satu masalah akut yang membelit warga Jakarta, masalah transportasi kota, namun kedua kandidat ini tak ada yang hadir pada Hari H.  

Fauzi Bowo sendiri sejak awal sudah menolak untuk hadir dalam diskusi ini dan dia berkata akan mewakilkan pada Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTK). Terus terang hal ini agak menggelikan buat saya, seorang Doktor Ing, Lulusan Jerman, tak bisa membedakan posisinya, kapan saat dia sebagai Wakil Gubernur DKI dan kapan saat dia diundang sebagai kandidat gubernur. Terlebih lagi acara ini berlangsung pada saat dia sudah cuti sebagai Wagub DKI, dan itu artinya dia tak berhak lagi menyuruh aparat Pemda DKI, termasuk DTK untuk mewakilinya dalam acara apapun. Buat Saya hal ini membuktikan dugaan banyak orang selama ini bahwa Foke  memanfaatkan posisinya sebagai wakil gubernur“incumbent” dalam pencalonannya sebagai Gubernur?? Bagaimana menurut anda?? Hmm 

Adang sendiri sampai sehari sebelum acara masih berjanji untuk hadir, namun beberapa jam sebelum acara berlangsung tiba-tiba tim suksesnya menelpon panitia dan mengabarkan bahwa Adang tidak bisa hadir esok harinya. Terus terang tindakan Adang ini sangat mengecewakan. dan menampilkannya sebagi sosok yang tepat janji. Ingatlah Politisi selalu ingkar janji.

Tak pelak lagi, absennya kedua kandidat ini dalam diskusi publik  yang digagas oleh Yayasan Pelangi Indonesia, merupakan cerminan, bahwa kelak masyarakat Jakarta akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemimpinnya. Karena, bahkan sebelum menjadi pemimpinpun mereka sudah enggan ketika diajak untuk mengeluarkan gagasannya dalam memecahkan masalah akut Jakarta. Kedua Kandidat ini hanya berani datang pada acara-acara seremonial yang tak membutuhkan kerja keras otak mereka. Dan ini mengokohkan julukan “chicken” buat mereka berdua.  Pengecut!!!

Akhirnya dengan sangat menyesal saya menyarankan anda, para calon pemilih untuk memikirkan ulang keputusan anda dalam Pilkada Jakarta, 8 Agustus 2007 mendatang. Buat apa susah-susah memilih gubernur yang pada akhirnya akan melupakan anda-anda semua. Lebih baik kita menyelesaikan masalah kita sendiri, jangan berharap dari mereka. Karena seperti biasa selepas kampanye mereka akan mengalami amnesia, terutama amnesia terhadap janji-janji yang pernah mereka nyanyikan pada masa kampanye. 

Salah satu diktum politik yang menarik dalam dunia moden ini adalah “negara akan berjalan lebih efektif jika tanpa pemerintah yang mengaturnya”. Dan ini sepertinya sudah terbukti di Indonesia.. dan akan terbukti juga di Jakarta. hmm