Pembangunan PLTU Cirebon dan Proses Pemiskinan Masyarakat

Aktivitas Pengurugan Tanah di Lokasi Pembangunan PLTU Cirebon

 

 

Sejak enam bulan yang lalu,Kasneri, 46 Tahun ,tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap, kini hampir setiap hari, ia hanya menghabiskan waktu di rumahnya yang sempit dan reyot di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Hanya sesekali jika ada ajakan dari tetangganya sekampung untuk membantu mereka menggarap sawah, baru Ibu Kasneri mendapatkan penghasilan, itupun hanya sebesar 10.000 rupiah sebagai upah untuk 6 jam bersimbah peluh bekerja di ladang milik tetangganya dibawah sengatan sinar matahari Cirebon yang terkenal menusuk.

Sebelumnya sebagai pengusaha kecil terasi tradisional, Kasneri mampu mendapatkan paling kurang 200.000-300.000 rupiah perhari dari hasil penjualan terasinya, terasi yang dibuat oleh pengusaha terasi tradisional di Desa Kanci Kulon tersohor kelezatan dan kekhasan rasanya, karena mereka membuat terasi hanya dengan menggunakan bahan baku dari udang rebon –penduduk setempat menyebutnya ebi— tanpa ada campuran lain, udang-udang kecil ini mereka dapatkan dari hasil melaut di sepanjang pesisir Kecamatan Astanajapura yang meliputi Desa Warumundu, Desa Temu, Desa Kanci Kulon, dan Desa Kanci Wetan. Kasneri sendiri bekerja bersama suaminya, Dalim, 52 tahun, Kasneri yang bertugas meracik terasi sementara Suaminya Dalim yang bertugas menangkap udang rebon di laut, sepanjang pesisir Astanajapura.

Namun, sejak enam bulan terakhir, Kasneri dan Dalim  beserta 26 keluarga  pembuat terasi tradisional lainnya kehilangan matapencaharian mereka. Mereka tak bisa lagi mendapatkan udang rebon yang merupakan bahan baku pembuatan terasi, jika sebelumnya dalam sekali melaut Dalim bisa mendapatkan lebih dari 10 Kg udang rebon, sejak proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon (PLTU) dimulai di desa mereka, udang rebon seperti menghilang dari laut, setelah mereka mencari tahu penyebabnya, ternyata proses pengurugan tanah untuk pembangunan PLTU di sepanjang pesisir Astanajapuralah yang menjadi biang keladi langkanya udang rebon di laut, dalam proses pengurugan tanahnya, laut dangkal di sepanjang pesisir Astanajapura menjadi keruh dan menghitam akibat buangan lumpur dan limbah dari proses  pembangunan PLTU.

Laut yang keruh akibat limbah dan lupur menyebabkan udang rebon tak bisa lagi hidup di lokasi biasa tempat Dalim dan rekan-rekannya menangkap udang.

Ketika saya mengunjungi rumahnya, pertengahan Juli lalu, Kasneri sedang termenung memikirkan nasibnya yang sudah dua hari tak mendapatkan bahan baku untuk pembuatan terasi, sementara Dalim, suaminya, sedang terbujur sakit tanpa mampu berobat ke Puskesmas karena tak mempunyai cukup uang untuk berobat. Ketika saya tanya kenapa tak membawa suaminya ke dokter, Kasneri berkata : “  Untuk makan saja kami tak punya uang pak, apalagi untuk berobat ke dokter”.

Ketika saya tanyakan apakah pernah memprotes kepada pihak pengembang PLTU atau pemerintah setempat mengenai apa yang mereka alami, sambil memandang dengan tatapan kosong, Kasneri bergumam, “mana ngaruh pak, orang kecil seperti kami ngomong dan nuntut”, menurut Kasneri, pemerintah dan pengembang tak pernah memperdulikan jeritan mereka.

Nasib buruk serupa dialami oleh Samsu, 50 tahun, seorang petani garam di Desa Kanci Kulon, Samsu dan keluarganya yang sudah turun-temurun selama puluhan tahun menjadi petani garam, mendadak kehilangan matapencahariannya sejak dibangunnya PLTU di desanya.

Tanah milik Samsu seluas 4000 Meter, tiba-tiba tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk bertani garam. Tanahnya kebetulan berada di lokasi tempat pembangunan PLTU Cirebon, Pihak Pengembang dibantu aparat permerintah setempat memaksa penduduk untuk melepas tanah mereka dengan harga yang rendah. Meskipun mayoritas warga pemilik tanah menolak untuk menjual tanahnya, Pihak Pengembang PLTU tetap memaksa mereka untuk melepas tanahnya. Samsu, adalah salah seorang warga yang sampai saat ini bertahan untuk tidak menjual tanahnya, menurutnya dia akan menolak menjual tanahnya meski ditawar dengan harga berapapun, karena menurutnya tanahnya  yang ia gunakan untuk bertani garam adalah hartanya yang paling berharga, dulu dalam setiap musim panen, Samsu dapat menghasilkan paling kurang 20 Juta per 6 Bulan, dengan pendapatannya itu dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan hidup layak untuk ukuran desannya. Namun, sejak proses pembangunan PLTU dimulai, tanahnya itu tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk bertani garam, meskipun sampai saat ini tanahnya itu belum dijual, tapi karena lokasi tanahnya berada di tengah-tengah lokasi pembangunan PLTU, Samsu tak bisa lagi beraktivitas. Sumber masalahnya karena pihak pengembang PLTU menutup sumber aliran air laut ke tanahnya, sehingga air garam tak bisa lagi masuk ke ladangnya, dan saat ini tanahnya tak bisa lagi dimanfaatkan untuk bertani, tinggal sebagai tanah kering tak berguna. Meski begitu, Samsu tetap bertekad melawan kesewenang-wenangan pihak pengembang PLTU terhadap dirinya, Samsu tidak sendirian mengalami nasib buruk ini, ada puluhan keluarga petani garam lain yang mengalami nasib serupa dengannya. 

Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cirebon  yang sedang dalam proses pembangunannya ini, terletak di Kecamatan Astanajapura, meliputi 4 desa, yaitu Desa Kanci Kulon, Kanci Wetan, Warumundu, dan Desa Citemu. PLTU ini merupakan bagian dari proyek pemerintah pusat untuk membangun 35 Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara sebesar 10.000 MW sebelum tahun 2010 di seluruh Indonesia, Pemerintah berencana akan membangun 10 pembangkit baru di Pulau Jawa, dan 25 lainnya di luar pulau Jawa.

PLTU Cirebon sendiri dibangun oleh pihak swasta (Independent Power Producer), Pemerintah menunjuk PT. Cirebon Electric Power (CEP) sebagai pengembangnya.

Pihak pengembang membutuhkan lahan seluas 108 Hektare untuk membangun PLTU Cirebon, sampai saat ini baru sekitar 65% lahan yang proses pembebasan lahannya sudah selesai. 

Masyarakat setempat di sekitar lokasi pembangunan PLTU sendiri, terpecah menjadi pihak yang mendukung dan menentang pendirian PLTU di desa mereka

Aan Anwarudin, salah seorang aktivis mahasiwa yang menolak pembangunan PLTU di desanya menyatakan PLTU Cirebon dibangun tanpa disertai oleh dokumen Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang jelas, dan juga tanpa disertai sosialisasi terhadap masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

Menurut Aan, lokasi pembangunan  PLTU sangat dekat dengan pemukiman warga, Pembangkit ini hanya berjarak sekitar 10 Meter dari Desa Kanci Kulon, 450 Meter dari Desa Kanci Wetan, 15 Meter dari Desa Waruduwur dan sekitar 100 meter dari Desa Citemu.

Aan bersama masyarakat sekitar lokasi yang menolak pendirian PLTU di desa mereka bergabung dalam Rakyat Penyelamat Lingkungan (Rapel), Rapel telah beberapa kali melakukan unjuk rasa dan protes baik kepada pihak pengembang maupun pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghentikan Proses Pembangunan PLTU di desa mereka.

“PLTU tidak akan membawa dampak positip apa-apa terhadap penduduk Astanajapura, justeru dalam masa pembangunanya PLTU Cirebon sudah merampas tanah masyarakat, dan melakukan proses pemiskinan terhadap masyarakat setempat, seperti petani garam, pengusaha tradisional terasi, dan nelayan kerang hijau”, kata Aan dalam menjelaskan keprihatinanya. 

Masyarakat Kanci, menurut Aan,takut akan dampak buruk dari PLTU Batu Bara jika sudah beroperasi nanti, mereka dampak negatifPLTU Cilacap akan menimpa mereka juga, mereka mendengar masyarakat sekitar lokasi PLTU Cilacap menghadapi berbagai dampak negatif, mulai dari meningkatnya penyakit pernafasan di desa-desa sekitar PLTU, lahan pertanian yang mati akibat limbah batu bara, dan serbuan debu batu bara yang membuat udara di sekitar desa mereka tidak lagi layak untuk dihirup. 

Pada bulan Februari lalu Aan, beserta masyarakat yang tergabung dalam Rapel (Rakyat Penyelamat Lingkungan) Astanajapura melakukan aksi unjuk rasa di jalur Pantura, menuntut agar pemerintah segera menghentikan proses pembangunan PLTU di desa mereka. Namun, aksi mereka tidak sedikitpun mempengaruhi proses pembangunan PLTU Cirebon.

PT. CEP sendiri sebagai pihak pengembang bersikukuh, bahwa Pembangunan PLTU yang mereka lakukan sudah disertai dengan Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang sah, dan mereka merasa sudah menghargai tanah masyarakat yang mereka bebaskan dengan harga diatas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), jadi menurut mereka tak ada alasan bagi masyarakat untuk menentang pendirian PLTU Cirebon di desa mereka, apalagi menurut Manajer Administrasi dan SDM  PT.Cirebon Electric Power, Haryono Diro Waluyo, proyek berkapasitas 660 MW ini didukung penuh oleh pemerintah pusat, dan perjanjian kerjasamanya ditandatangai oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang. “Jadi tak ada alasan untuk membatalkan proyek ini” katanya.

“Apalagi, sebagian masyarakat justeru mendukung pembangunan PLTU ini”, tambahnya. 

Ketika dikonfirmasi ke Aan Anwarudin, apakah benar ada masyarakat yang mendukung pembangunan PLTU di desanya? Aan menjelaskan bahwa mayoritas warga sesungguhnya menolak pembangunan PLTU di desa mereka, namun mereka tak punya keberanian untuk menyampaikannya secara langsung, karena takut diintimidasi oleh preman-preman bayaran PT. CEP yang menurut Aan, sebagian besar juga warga desa setempat.

Menurut Aan,masyarakat kini terpecah menjadi pendukung dan penolak pembangunan PLTU, sebagian besar yang mendukung adalah aparat desa yang sudah disuap oleh PT. CEP, sisanya adalah preman-preman yang dibayar PT.CEP untuk mengintimidasi masyarakat. Sementara yang menolak PLTU, tergabung dalam rakyat penyelamat lingkungan (Rapel), sehingga menurut Aan lagi, kini terjadi ketegangan sosial antara masyarakat yang mendukung dan menolak. Untungnya sampai saat ini ketegangan ini belum menimbulkan bentrokkan. Namun, kata Aan, jika kondisi ini dibiarkan terus maka cepat atau lambat akan pecah bentrokan di desanya, “dan ini adalah contoh nyata dari dampak jahat pembangunan PLTU Cirebon di desanya’, tukas Aan.

 

Pilkada Jakarta dan Problematikanya

 

Jakarta memasuki usianya yang ke 480 pada tahun ini, beragam masalah masih terus membelit Jakarta pada usianya yang semakin renta. Mulai dari kemiskinan masyarakatnya yang makin meradang, transportasi kota yang tak kunjung ramah pada warganya, sampai pelayanan birokrasi yang tak juga berpihak pada rakyatnya. Masalah-masalah mendasar yang seharusnya tak lagi menjangkiti ibu kota sebuah negara di alaf modern ini. 

Tepat pada usianya yang ke 480, Jakarta akan melangsungkan pemilihan gubernurnya yang akan berkuasa selama lima tahun kedepan. Pemilihan gubernur secara langsung yang pertama sepanjang sejarah kota ini. Saya sendiri tak begitu yakin apakah pemilihan kepala daerah kali ini merupakan sebuah hadiah atau bencana bagi kota yang sedang merayakan Milad nya ini.

Sejak permulaan prosesnya, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang pertama di kota ini telah meruapkan aroma yang tak sedap, memuakkan bahkan menjijikkan.

Di awal-awal sekali, warga Jakarta sudah disuguhi dengan perilaku ganjil para politisi, mulai dari yang memalukan, memuakkan sampai menjijikkan. Para Politisi yang terlibat dalam proses ini mempertontonkan pada kita, bahwa integritas buat mereka cuma sekadar mimpi, kredibilitas moral hanya angan-angan, dan etika politik hanya sekedar bacaan di kala senggang, bukan untuk dihayati apalagi untuk dipraktekkan ( Baca : Dagelan Pilkada Jakarta) 

Politik Uang dan Kisruh Daftar Pemilih 

Setelah Komisi Pemilihan Umum DKI menetapkan dua kandidat yang akan bersaing pada Pilkada ini, masalah bukannya berkurang,  justru bertambah-tambah dengan beragam pola dan cerita tak sedap di belakangnya. Politik uang yang santer dibicarakan dalam proses pencalonan , perlahan mulai terkuak, pihak yang gagal bersaing dalam proses pencalonannya mengungkapkan bahwa mereka diharuskan menyetor uang pada partai-partai yang berjanji akan mengusung mereka. 

Djasri Marin yang  awalnya sering disebut-sebut akan mendampingi Fauzi Bowo sebagai Wakil Gubenur menjadi  orang pertama yang bernyanyi tentang fenomena yang menjijikkan ini, Djasri mengaku bahwa dia diperas oleh “dua partai besar”, Dia diharuskan menyetor duit sebesar  3 Milyar untuk memuluskan pencalonannya, namun dia urung menjadi calon dan sekarang duitnya tak jelas lagi rimbanya. 

Sarwono Kusumaatmaja, yang gagal dalam pencalonannya juga menduga bahwa kegagalannya maju dalam Pilkada disebabkan karena  tak bersedia menyetor uang pada partai-partai yang berjanji mendukungnya. Slamet Kirbiantoro, seorang purnawirawan jenderal yang sempat digadang-gadang sebagai calon Wagub yang akan mendampingi Foke juga mengaku telah menyetorkan sejumlah dana ke partai politik untuk melicinkan jalannya. Tapi nasibnya sama seperti Djasri Marin, duit sudah terlanjur lenyap, namun dia urung dicalonkan.

Yang paling anyar adalah pengakuan mantan sekretaris tim sukses Rano Karno, bahwa “Si Doel” akhirnya mundur dari pencalonannya sebagai calon wakil gubernur karena disuap  Fauzi Bowo sebesar 3 Milyar, bahkan Gugus Joko, mantan sekretaris tim sukses Rano, mengaku pernah melihat Fauzi Bowo beserta Ibunya bertandang ke rumah Rano. Rano Karno sendiri ketika dikonfirmasi tak mengakui tudingan Gugus Joko. Namun iklan kampanye Foke di Televisi yang dibintangi oleh Keluarga si Doel memperkuat dugaan adanya sesuatu yang tak sedap di balik mundurnya Rano dari proses pencalonan. 

Banyaknya warga Jakarta yang tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap juga mengemuka dan menjadi headline berbagai media sampai saat ini, tentunya masalah ini memicu ketidakpuasan pada kubu PKS dan jika tak diselesaikan secara menyeluruh, pada akhirnya akan berpotensi mendelegitimasi gubenur yang terpilih kelak.  

Hasil audit  LP3ES dan The National Democratic Institute menemukan masih ada sekitar 22,2% warga kota ini yang belum terdaftar sebagai pemilih, artinya sekitar 1 juta orang masyarakat Jakarta akan terampas hak suaranya dalam Pilkada mendatang. Menurut daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPUD DKI, warga Jakarta yang berhak memilih Gubernur pada 8 Agustus mendatang berjumlah sekitar 5,7 Juta orang.

Daftar pemilih yang tak transparan dan potensi munculnya ”pemilih gelap” memicu terjadinya beberapa insiden di sejumlah sekretariat KPU kelurahan,  Insiden ini melibatkan kader PKS dan anggota KPUD. Kader PKS kerap dituding mencuri daftar pemilih oleh KPUD, sementara kader PKS balik menuduh KPUD  bertindak tak netral dan memihak pada kubu Foke. 

Pekan lalu, Ketua Kelompok Kerja Kampanye KPUD DKI Jakarta, Muhammad Taufik hadirdalam salah satu acara talk show di salah satu televisi ibu kota, pada acara itu ia diberondong dengan berbagai pertanyaan via telepon yang menggugat kenapa KPUD tidak pernah menghiraukan  pengaduan warga DKI yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih.

Taufik, menjawab pertanyaan yang dilontarkan para pemirsa tersebut dengan pernyataan-pernyataan yang tak tegas dan terkesan banci. Muhammad Taufik berkali-kali menjadikan Undang-Undang sebagai tameng dari tindakan KPUD DKI dalam proses Pilkada ini. Terus terang saya  muak dan hampir muntah melihat penampilan dan mendengar jawabannya dalam acara talk show itu. 

Sikap dan pernyataan maju mundur PKS, terhadap jadi tidaknya mereka memajukan Adang-Dani sebagai reaksi untuk menanggapi berbagai kecurangan dalam proses Pilkada ini makin membuat Perhelatan Politik Jakarta ini menjadi tak menarik dan membosankan, buat saya ini mencermikan ketidakdewasaan dan ketidakberanian PKS dalam mengambil keputusan-keputusan politik strategis.

Dan itentunya semakin mengokohkan PKS ke dalam jajaran-jajaran partai-partai busuk di negeri ini. Semua partai di Indonesia sudah membusuk, tanpa ada pengecualian.

Perang Kecap, Dejavu, Chicken dan Amnesia

Perang spanduk dan kampanye sebelum masa kampanye resmi berlangsung membuat kota ini bertambah berantakan, kumuh dan semrawut. Hampir disetiap sudut jalan, terdapat spanduk dan poster dua kandidat yang bersaing menjajakan dirinya.

Sayangnya yang ada dalam poster dan spanduk itu adalah kalimat tipikal janji-janji politisi menjelang pemilihan umum. Semua mengaku akan membawa Jakarta lebih baik, semua berjanji jika bersama mereka warga Jakarta pasti bisa memecahkan masalahnya.

Saya jadi teringat pada kampanye presiden 3 tahun yang lalu di mana SBY-Kalla selalu mendengungkan kalimat “bersama kita bisa”, entah maksudnya bisa apa?? Yang jelas saat ini Indonesia tak juga beranjak dari berbagai masalahnya, mungkin maksud SBY-Kalla adalah bersama mereka kita bisa menderita. Hehehhe.

Poster dan Spanduk dari Adang dan Foke seperti “dejavu” buat saya, dan saya yakin semua janji-janji mereka akan mereka lupakan sesaat setelah mereka merasakan empuknya kursi DKI 1. 

Sayangnya mereka cuma berani beradu kata dalam spanduk dan berjualan kecap dalam poster saja, sedangkan ketika ditantang untuk menyampaikan ide-ide dan pikiran mereka dalam sebuah forum diskusi resmi yang dihadiri warga Jakarta, kedua kandidat ini ternyata seperti ayam yang kehilangan taji, atau dalam istilah anak nongkrong kedua kandidat ini sama-sama “chicken” alias “coward”.  

Hal ini terbukti ketika Yayasan Pelangi Indonesia, sebuah lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam isu-isu lingkungan, mengundang kedua kandidat ini untuk berdialog dalam sebuah diskusi publik untuk mendiskusikan salah satu masalah akut yang membelit warga Jakarta, masalah transportasi kota, namun kedua kandidat ini tak ada yang hadir pada Hari H.  

Fauzi Bowo sendiri sejak awal sudah menolak untuk hadir dalam diskusi ini dan dia berkata akan mewakilkan pada Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTK). Terus terang hal ini agak menggelikan buat saya, seorang Doktor Ing, Lulusan Jerman, tak bisa membedakan posisinya, kapan saat dia sebagai Wakil Gubernur DKI dan kapan saat dia diundang sebagai kandidat gubernur. Terlebih lagi acara ini berlangsung pada saat dia sudah cuti sebagai Wagub DKI, dan itu artinya dia tak berhak lagi menyuruh aparat Pemda DKI, termasuk DTK untuk mewakilinya dalam acara apapun. Buat Saya hal ini membuktikan dugaan banyak orang selama ini bahwa Foke  memanfaatkan posisinya sebagai wakil gubernur“incumbent” dalam pencalonannya sebagai Gubernur?? Bagaimana menurut anda?? Hmm 

Adang sendiri sampai sehari sebelum acara masih berjanji untuk hadir, namun beberapa jam sebelum acara berlangsung tiba-tiba tim suksesnya menelpon panitia dan mengabarkan bahwa Adang tidak bisa hadir esok harinya. Terus terang tindakan Adang ini sangat mengecewakan. dan menampilkannya sebagi sosok yang tepat janji. Ingatlah Politisi selalu ingkar janji.

Tak pelak lagi, absennya kedua kandidat ini dalam diskusi publik  yang digagas oleh Yayasan Pelangi Indonesia, merupakan cerminan, bahwa kelak masyarakat Jakarta akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pemimpinnya. Karena, bahkan sebelum menjadi pemimpinpun mereka sudah enggan ketika diajak untuk mengeluarkan gagasannya dalam memecahkan masalah akut Jakarta. Kedua Kandidat ini hanya berani datang pada acara-acara seremonial yang tak membutuhkan kerja keras otak mereka. Dan ini mengokohkan julukan “chicken” buat mereka berdua.  Pengecut!!!

Akhirnya dengan sangat menyesal saya menyarankan anda, para calon pemilih untuk memikirkan ulang keputusan anda dalam Pilkada Jakarta, 8 Agustus 2007 mendatang. Buat apa susah-susah memilih gubernur yang pada akhirnya akan melupakan anda-anda semua. Lebih baik kita menyelesaikan masalah kita sendiri, jangan berharap dari mereka. Karena seperti biasa selepas kampanye mereka akan mengalami amnesia, terutama amnesia terhadap janji-janji yang pernah mereka nyanyikan pada masa kampanye. 

Salah satu diktum politik yang menarik dalam dunia moden ini adalah “negara akan berjalan lebih efektif jika tanpa pemerintah yang mengaturnya”. Dan ini sepertinya sudah terbukti di Indonesia.. dan akan terbukti juga di Jakarta. hmm  

Dagelan Pilkada Jakarta

  

Sepekan belakangan ini  atmosfer politik di DKI Jakarta menghangat, bergerak dengan cepat, semakin memuakkan. Para politisi dari hampir seluruh partai politik, semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka memang golongan orang-orang yang sulit untuk dipercaya. Sukar untuk dipegang kata-katanya. 

Beberapa hari ini, saya terkaget-kaget dengan move-move politik mereka, karena kali ini adalah pilkada untuk ibu kota negeri ini, maka yang melakukan move-move politik bukan hanya para politisi kelas lokal saja, tapi juga melibatkan pucuk-pucuk pimpinan di seluruh partai politik.

Mulai Gus Dur dari PKB, Sutrisno Bachir dari PAN, Tifatul Sembiring dari PKS, dan tentunya banyak lagi para pemimpin parpol lain seperti dari PDI-P, Golkar, Partai Demokrat, dan lain-lain. Mereka bergerak bagai hantu. Bermanuver Demi kue kekuasaan, soal rakyat, nomor kesekian, itu yang saya bayangkan ada di benak mereka. 

Bagaimana saya tak terkejut dengan perkembangan yang begitu memuakkan ini, awalnya saya masih percaya bahwa di tengah belantara politisi busuk negeri ini, masih ada partai yang bisa kita percaya, masih ada tokoh yang bisa kita dengar suaranya, masih ada secercah harapan setidaknya. Tapi, apa boleh buat, kepercayaan saya itu kini hilang, hilang dengan sempurna.

Kekagetan saya diawali dengan mundurnya, Sarwono Kusumaatmaja-Jeffrie Geovanie, salah satu calon pasangan yang sudah digadang-gadang sejak awal oleh sekelompok partai politik yang dimotori oleh PKB dan PAN, kelompok yang mereka sebut sebagai “poros solusi”.

Ironisnya, PAN sebagai pihak  pertama yang paling bersikukuh untuk menjagokan Sarwono-Jeffrie, menjadi pihak yang pertama juga berkhianat terhadap pasangan ini, Partai yang didirikan Amien Rais, dan beberapa pelopor reformasi ini, mundur ketika peluit akhir hampir dibunyikan. Ketika pendaftaran calon tinggal dua hari lagi.  

Alasan yang disampaikan PAN kepada pers dan masyarakat ketika menarik dukungannya dari pasangan ini adalah  karena ketidak berhasilan Sarwono-Jeffrie mendapat dukungan 15% suara dari parpol sebagai syarat untuk maju dalam Pilkada DKI. 

Saya sama sekali bukanlah pendukung pasangan Sarwono-Jeffrie, saya bahkan tak tercatat sebagai pemilih dalam Pilkada DKI, karena KTP saya, KTP Bandung, bukan Jakarta. Namun saya bisa merasakan  betapa kecewanya dua orang ini, itu nampak betul dari mimik dan gestur wajah Sarwono dan Jeffrie ketika menyampaikan pengunduran diri mereka kepada pers.

Bagaimana tidak kecewa, mereka berdua yang sudah digadang-gadang sebagai calon alternatif,  dari “poros solusi”, sebagai pasangan yang diharapkan memberi warna dalam pilkada ini, namun mereka justru ditinggalkan ketika semangat mereka sedang begitu membuncah, dua hari menjelang penutupan pendaftaran calon.   

Mereka tentu sudah mengeluarkan berbagai daya upaya untuk bisa dikenal masyarakat Jakarta. Sarwono beberapa bulan terakhir ini aktif memperkenalkan diri ke publik dengan menghadiri berbagai acara yang diselenggarakan kalangan akar rumput. Mulai dari kerja-bakti jumat bersih sampai menghadiri acara-acara lingkungan yang diadakan di kampung-kampung. 

Sementara Jeffrie, sebagai pengusaha muda sukses, yang selama ini dikenal sebagi penyokong dana PAN, tentu telah mengeluarkan banyak biaya untuk mempersiapkan pencalonannya.

Jeffrie, tak pernah tanggung-tanggung dalam hal memasarkan dirinya, kita bisa lihat betapa banyaknya dana yang Ia keluarkan ketika ia bersaing sebagai  calon Gubernur Sumbar pada pilkada tahun lalu, pencalonannya ini juga disokong PAN, indikator dari besar dana yang dikeluarkannya adalah intensitas iklan dirinya di televisi nasional menjelang Pilkada Sumbar setahun lalu, hampir di semua stasiun televisi ada iklan tentang pencalonannya. 

Tapi apa boleh buat, PAN sebagai basis dukungan yang mereka harapkan ternyata tak bisa dipercaya, PAN justru seperti menikam teman seiring, disaat terakhir justru mengalihkan dukungannya pada Fauzi Bowo-Prijanto. 

Kemudian kejadian lain yang membuat saya begitu tekejut adalah : belum lagi beberapa jam Sarwono-Jeffrie mengumumkan pengunduran dirinya, tiba-tiba saja PKB dan PAN mengumumkan sikapnya mereka, meski tak secara resmi, bahwa mereka mengalihkan dukungannya kepada Agum Gumelar yang akan disandingkan dengan Didik J Rachbini untuk maju dalam pilkada ini.

Tak tanggung-tanggung, Gus Dur sendiri, Ketua Dewan Syuro PKB yang mengumumkannya dalam jumpa pers bahwa PKB dan Poros Solusi akan mencalokan Agum-Didik. Bahkan kiai tua ini mengklaim bahwa pasangan Agum-Didik didukung oleh 17%  suara parpol. 

Namun ternyata janji-janji manis dari “poros solusi” ini hanya sekedar angin surga, karena beberapa jam menjelang penutupan pencalonan Gubernur DKI, tiba-tiba saja, lagi-lagi PAN memainkan jurus mautnya, jurus berkhianatnya, PAN secara mendadak mengalihkan dukungannya pada pasangan Fauzi Bowo-Prijanto.  

Terus terang saya bingung, dengan apa yang ada dalam benak pimpinan partai ini, buat saya mereka sama sekali tak punya integritas, manuver politik mereka kelewat busuk, dan ini membuat saya menyesal pernah mencoblos partai ini dulu, tapi sudahlah nasi telah jadi bubur. 

Langkah pengecut PAN ini ternyata juga diikuti PKB, meski beberapa jam sebelum penutupan pendaftaran calon, Yeni Arifah, putri Gus Dur yang menjadi Sekjen PKB, telah menjamin bahwa mereka akan mendukung Agum-Didik, namun disaat-saat terakhir, PKB seperti bersirkus, mereka tiba-tiba mengalihkan dukungannya pada Fauzi-Prijanto, lagi-lagi kita ditunjukkan dengan realitas bahwa tidak ada politisi negeri ini yang bisa dipegang komitmennya, semua bermanuver demi kepentingan masing-masing, demi kue kekuasaan, pelajaran moralnya : don’t trust any politician, don’t trust any political party.. 

Ternyata manuver busuk bukan hanya monopoli PAN dan PKB, partai lainpun tak lepas dari ini, mungkin ini memang sudah sifat dasar dari politik, sikap alami para politisi, tak peduli dari partai manapun,  dan apapun “ideologi” nya, ketika sudah masuk ranah politik “ustadz” bisa berubah menjadi “maling”,  ” pendeta”  bisa berubah menjadi “garong”, sedih melihatnya. 

PKS yang melihat perubahan konstelasi politik yang begitu cepat, segera mengeluarkan sikapnya, bahwa mereka mungkin akan menunda pencalonan Adang-Dani, alasannya agar Pilkada DKI bisa berjalan dengan sehat, tidak sekedar 2 calon pasangan saja. Karena menurut peraturan Pilkada, jika hanya ada satu calon yang maju, maka Pilkada bisa ditunda, PKS ingin agar muncul calon lain. Tak sekedar Adang-Dani versus Fauzi-Prijanto. 

Sikap PKS ini segera ditanggapi oleh kubu Fauzi Bowo-Prijanto, mereka mengumumkan bahwa untuk mengantisipasi penundaan pencalonan Adang-Dani yang bisa mengakibatkan penundaan Pilkada, maka mereka akan memajukan calon pendamping, atau dengan kata lain mereka akan memajukan calon boneka, sekedar untuk memuluskan pencalonan Fauzi-Prijanto. 

Busyet, apalagi yang lebih busuk dari ini, sekedar untuk memuluskan pencalonan Fauzi-Prijanto mereka mau melakukan cara apa saja, bahkan mereka tak malu-malu mengumumkan akan memajukan “calon boneka”, saya ingat cara-cara ini sering dipakai di kampus saya oleh salah satu kelompok mahasiswa untuk memuluskan pencalonan jago mereka dalam pemilihan Ketua BEM, hal ini dilakukan karena kelompok lain sudah malas mencalonkan jagonya, maka untuk mempermanis pemilihan, dimajukanlah calon boneka, saya sungguh tak tahu apa yang ada dalam benak calon boneka itu, mau-maunya mereka dibodoh-bodohi, dijadikan sekedar boneka, entah apa yang dijanjikan pada mereka, biasanya sih yang dijanjikan adalah surga, hahahah. Anda tentu kelompok mahasiswa mana yang saya maksud.

Heheh Sayangnya ternyata sikap PKS tak bertahan lama, lemah hati sudah jadi penyakit umum di negeri ini, konsistensi sikap Cuma mimpi disini, 4 jam menjelang penutupan pendaftaran calon, justru PKS yang lebih dulu mendaftarkan pasangan Adang-Dani, mendahului pendaftaran Fauzi-Prijanto. Hehehe , ternyata  ancaman dari PKS Cuma ancaman anak kecil belaka. 

Dua jam kemudian pasangan Fauzi-Prijanto, didampingi oleh partai-partai pengusungnya datang mendaftarkan pencalonan mereka, ini menandai berakhirnya  drama politik  pra pilkada ini, Pilkada DKI  akhirnya hanya memunculkan dua calon, Adang-Dani dan Fauzi-Prijanto. 

Pencalonan dua orang ini berarti menutup harapan  masyarakat agar diperbolehkannya muncul calon independen dalam Pilkada DKI, masyarakat DKI hanya mempunyai dua pilihan, pilihan yang sama-sama tak menjanjikan.

Dan Dagelan Pilkada DKI akan terus berlanjut, kita jadi saksinya, pertanyaan saya, masih maukah anda meluangkan waktu ke TPS untuk memilih politisi-politisi dengan kualitas seperti ini ?? saya sendiri tidak!! Apa yang bisa diharapkan dari mereka?? Kelak mereka akan menipu kita juga.     

Abdul Kodir, Penjaga Benteng Terakhir Hutan Jakarta

 Buat warga Jakarta,  Condet tentu bukanlah nama yang asing. Terletak di belahan timur ibu kota, Condet sejak dulu terkenal sebagai daerah yang mayoritas dihuni oleh penduduk beretnis Betawi, selain itu Condet juga dikenal sebagai daerah penghasil utama buah-buahan  di ibu kota.

Pemerintah DKI pada tahun 1974 meresmikan Condet sebagai daerah cagar budaya untuk perlindungan buah-buahan dan tanaman. Pada saat itu sebagian besar penduduk Condet masih berprofesi sebagai petani perkebunan, buah salak dan duku merupakan primadona Condet dimasa itu, salak dan duku yang dihasilkan daerah ini terkenal dengan rasanya yang spesial, konon salak Condet mempunyai rasa yang lengkap, ada salak yang manis, asam, atau campuran asam-manis.  

Namun, seiring dengan waktu, geliat pembangunan Jakarta tak bisa dihindari mulai menyentuh Kawasan Condet, sejak awal 1980-an mulai banyak terjadi peralihan peruntukan lahan dari yang awalnya tanah perkebunan menjadi pemukiman penduduk.

Banyak pendatang dari berbagai pelosok Jakarta yang pindah ke Condet, sebagian karena tergusur, sebagian lagi karena menganggap Condet mempunyai lingkungan yang lebih sehat dibanding wilayah Jakarta yang lain.

Sejak itu harga tanah di Condet mulai merangkak naik, banyak pemilik tanah yang tergoda untuk menjual tanahnya, sebagian besar dari mereka yang berprofesi sebagai petani  beralih menjadi pedagang atau buruh karena tak ada lagi tanah yang bisa digarap.

Peralihan peruntukan lahan yang tak terkendali, tak urung berdampak pada kondisi bantaran Kali Ciliwung di Condet yang kian hari kian mengkhawatirkan. Pendangkalan sungai mulai tampak jelas. Jika hujan turun cukup lebat maka air akan meluap menggenangi kebun penduduk.

Pada masa-masa itulah, Abdul Kodir, seorang pemuda asli Condet tumbuh dan mengikuti perkembangan tanah kelahirannya.

Bang Kodir, begitu biasa Ia dipanggil, mengisahkan keprihatinannya akan perkembangan tanah kelahirannya mulai muncul ketika pada awal 1990-an dia membaca sebuah buku statistik yang diterbitkan kelurahannya, disitu dia melihat data tentang peralihan luas lahan dari perkebunan menjadi perumahan.

Kemudian Ia membaca juga buku statistik kelurahannya yang diterbitkan pada awal 1980-an, ketika dia membandingkan data di kedua buku tersebut, Ia sangat terkejut melihat peralihan peruntukan lahan dari perkebunan menjadi perumahan yang luar biasa besar hanya dalam tempo sepuluh tahun.

Sejak itu hatinya tergerak untuk memperbaiki kondisi lingkungan Condet, tanah kelahirannya.  Diatas lahan milik orang tuanya di bantaran Kali ciliwung yang seluas kurang lebih 7000 M^2, Ia mengajak beberapa warga  di sekitarnya untuk mulai meperbaiki lingkungan mereka, Ia beserta teman-temannya mulai memelihara dan menanami lahan itu dengan berbagai tanaman yang khas Condet, seperti salak dan duku.

Namun, malang tak dapat ditolak, ketika semangat mereka sedang begitu membuncah, tiba-tiba saja pada awal 1996, banjir besar menghantam Jakarta. Condetpun tak lepas dari sergapannya, lahan yang sudah mereka tanami dan hampir mereka nikmati hasilnya itu hancur seketika, dalam semalam air bah menerjang semuanya. Tak ada yang tersisa kecuali lumpur tebal yang menimbun tanaman mereka.

Sejak itu satu persatu rekan-rekan Bang Kodir yang tadinya begitu bersemangat, mundur, mungkin putus asa, mungkin juga kecewa melihat apa yang selama bertahun-tahun mereka pelihara, hancur seketika tanpa menyisakan apapun. Sedikit banyak rasa kecewa ini juga menghinggapi Bang Kodir, Ia sempat menghilang beberapa tahun dari tanah kelahirannya, merantau ke pulau seberang. ”bekerja di hutan Sumatera”, katanya.

Namun, ternyata rasa tanggung jawab untuk  memperbaiki lingkungan  kampung halamannya jauh lebih besar dari rasa kecewanya. Hanya beberapa tahun di Sumatera, Ia akhirnya memutuskan kembali ke Condet, kampung halamannya.

Sekembalinya di Condet, Lelaki yang kini berusia hampir 40 Tahun ini, kembali memulai upaya untuk memperbaiki kondisi Condet, mulai dari tanah ayahnya sendiri. Dia mulai aktif pergi kesana-kemari, meminta dukungan untuk memperbaiki lingkungan Condet.

Satu hal yang dia resahkan selama ini, adalah tidak adanya perhatian dari kalangan akademisi dan peneliti terhadap Kawasan Condet, padahal sejak dikukuhkan sebagai Cagar Alam Budaya, pada tahun 1974, semestinya para akademisi, dan peneliti sudah tahu bahwa Condet memiliki beragam kekayaan alam yang jika dipelajari dan dilestarikan akan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

Perlahan-lahan Bang Kodir beserta rekan-rekannya yang kali ini sebagian besar berasal dari luar Condet mulai dapat membenahi lahan ayahnya yang seluas 7000 M² itu, lahan yang dulunya terbengkalai, kini nampak teratur, asri, dan hijau kontras dengan lahan-lahan lain disekitarnya yang menjadi tempat timbunan sampah.Pada akhir tahun 2005, Bang Kodir beserta beberapa rekannya membentuk suatu wadah yang mereka sebut sebagai Wahana Komunitas Lingkungan Hidup, wadah ini mereka harapkan dapat menjadi alat perjuangan untuk menyelamatkan hutan terakhir di kawasan Condet.

Condet sendiri secara administratif terbagi menjadi tiga kelurahan, Balekambang, Kampung Tengah, dan Batu Ampar.Saat ini sebagain besar lahan dari daerah cagar alam budaya ini telah beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk. Jika dibandingkan dengan dua kelurahan lain, maka Kelurahan Balekambang merupakan wilayah dengan areal terbuka hijau yang tersisa paling besar, mencapai 80%, sementara Kampung Tengah dan Batu Ampar masing-masing 5% dan 20%.Buah salak dan duku sudah semakin langka di Condet, suatu ketika mungkin anak-anak Condet hanya akan mendengar cerita tentang lezatnya buah Salak Condet.

Tanpa bisa merasakan seperti apa rasa sesungguhnya.Abdul Kodir berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang jelas mengenai Condet dan wilayah konservasi lainnya, tidak seperti saat ini dimana kebijakan yang dikeluarkan tak pernah jelas apa maksud dan tujuannya.Sekilas terlihat semangatnya yang tetap menyala untuk mempertahankan hutan terakhir di tanah kelahirannya, mungkin juga salah satu dari yang terakhir di Jakarta.

Semangatnya mungkin tergambar dalam sebuan spanduk kusam yang tertempel di tembok yang membatasi lahannya dengan rumah penduduk  Spanduk itu bertuliskan ”Hutan pertahanan akhir negara”.

Diatasnya ada sebuah potongan kayu tertempel, bertuliskan : Selamatkan yang tersisa!!! Dibawah spanduk itu tertempel juga selembar Bendera Merah Putih yang sudah pudar warnanya, putihnya sudah kusam, merahnya sudah pendar.

Sorot matanya yang tajam menunjukkan bahwa Ia sungguh-sungguh akan menjadi penjaga benteng terakhir hutan di Ibu Kota. Abdul Kodir, semoga kamu bisa. 

Depok 16 Mei 2007